Perundangan Kehidupan Beragama (Referensi yang amat relevan bagi situasi kehidupan bangsa saat ini – redaksi)

Memahami Perundingan Seputar Kehidupan Bergama DI Indonesia

Materi persoalan yang disampaikan buku Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia (Yrama Widya, 2016) ini klasik. Klasik dalam arti tidak pernah terselesaikannya perlindungan legal bagi terjaminnya hubungan antar-agama dan antar-umat beragama dengan sikap saling menghormati. Tidak semua peraturan perundangan terkait dibahas, hanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006 (PBM).

PBM ini masih menyisakan berbagai pertanyaan, keberatan dan usulan, sebab masih beberapa pasal tidak mengakomodasi masukan majlis-majlis agama. Di antaranya istilah gedung ibadah “laik fungsi” yang kemudian menjadi dasar pelarangan kegiatan keagamaan di toko dan mal. Padahal, untuk mengurus izin pembangunan rumah ibadah dibutuhkan waktu lama dan izin yang tak mudah.

Kementerian Agama tengah mempersiapkan RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU KUB). Gagasan itu muncul seiring banyaknya kasus kekerasan bermotif agama. Memang UU itu bukan obat mujarab sebab merebaknya intoleransi bukan hanya karena kekosongan hukum, tetapi lemahnya penegakan hukum dan kepemimpinan (hal 23).

Kedua penggal kutipan yang menjelaskan persoalan eksistensi PBM dan rencana UU KUB – Keduanya pernah dimuat sebagai artikel dalam Suara Pembaruan (5/4/2006) oleh Andreas A Yewangoe dan Kompas (26/11/2014) oleh Rumadi Ahmad – disertakan dalam buku ini. Lewat buku ini, penyuntingnya – Weinata Sairin – ingin menyodorkan bahan pemahaman lebih baik tentang ketentuan perundangan sekitar kehidupan beragama agar relasi dan kerukunan antar-umat bergama di Indonesia berkembang lebih baik. (Kompas/STS)

(YS/YW)

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *